By admin indotivi 
JOMBANG, INDOTIVI,-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi untuk permasalahan gizi anak, justru menimbulkan kekhawatiran di lapangan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kualitas makanan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan, bahkan dinilai jauh dari nilai pagu anggaran yang telah disiapkan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah (Gus Sentot) dari Partai Demokrat, mengajak berbagai pihak untuk mengambil sikap tegas jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ini.
“Sekolah adalah benteng terakhir bagi anak-anak. Jika makanannya tidak layak, tidak sesuai standar gizi, atau tidak sesuai dengan nilai anggaran, sekolah, beserta wali murid dan guru, harus berani menolak,” tegasnya pada Rabu (3/3).
Pernyataan ini berdasarkan pemikiran bahwa program publik dengan anggaran besar tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol yang ketat, terutama karena yang menjadi sasaran adalah kesehatan dan kesejahteraan siswa – yang merupakan masa depan bangsa. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari terselenggaranya penyampaian makanan, tetapi lebih pada kualitas dan manfaat yang diperoleh oleh anak didik.
Gus Sentot menambahkan bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian antara kualitas makanan dan nilai anggaran, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan distribusi. Transparansi menjadi kunci utama untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada intimidasi terhadap pihak sekolah, wali murid, atau guru yang bersikap kritis. Keberanian untuk menyampaikan fakta di lapangan justru harus mendapatkan perlindungan. “Jangan sampai ada tekanan. Ini menyangkut kepentingan anak-anak kita dan masa depan bangsa. Jika memang ada yang tidak sesuai, jangan ragu untuk menyampaikannya dan jangan takut,” ujarnya.
Pemkab Jombang juga diminta untuk turut serta dalam pengawasan dan mendampingi pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang diharapkan berani mendampingi wali murid dan guru yang mengajukan keluhan atau protes terkait pelaksanaan MBG. Dinas Kesehatan Jombang juga harus aktif terlibat dalam pengawasan, mulai dari pemeriksaan mutu makanan hingga penilaian kesesuaian dengan standar gizi. Mereka harus bersikap tegas menolak pelaksanaan MBG yang tidak layak, karena ini sangat berkaitan dengan kesehatan generasi penerus bangsa.
Gus Sentot juga mendorong peran aktif wali murid dan masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan program ini. Partisipasi publik dinilai sangat penting agar MBG benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sebagai bentuk komitmen dalam melakukan pengawasan, DPRD Jombang membuka pintu selebar-lebar bagi sekolah, wali murid, maupun masyarakat yang ingin menyampaikan aduan terkait MBG. “Silakan datang langsung ke kantor DPRD. Kami siap menerima laporan dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.(dra)