By admin indotivi 
JOMBANG, INDOTIVI, – Pemerintah Desa Balongsari bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN) melaksanakan Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Selasa, 14 Juli 2026, bertempat di Balai Desa Balongsari Kec. Megaluh. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait proses, persyaratan, serta manfaat program sertipikasi tanah yang digagas pemerintah.
Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kades Balongsari Arifin beserta seluruh Perangkat Desa dan Ketua BPD Balongsari, para Ketua RT dan Ketua RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta Tim dari BPN yang hadir sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Kades Balongsari Arifin menyampaikan bahwa PTSL menjadi peluang penting bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas tanah secara resmi, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
“Program PTSL merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui penerbitan sertipikat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Desa Balongsari diharapkan memahami tahapan pelaksanaan PTSL, mulai dari pengumpulan data yuridis dan fisik, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertipikat”. ujarnya
Kades Balongsari Arifin menambahkan “Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat dapat memahami dengan baik proses PTSL dan memanfaatkan program ini secara maksimal untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.”
Sementara itu, Tim BPN selaku pemateri memberikan penjelasan teknis terkait persyaratan administrasi, mekanisme pengukuran bidang tanah, serta kewajiban dan hak peserta PTSL. Tim BPN juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dan kejujuran data agar proses sertipikasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan PTSL di Desa Balongsari dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Desa Balongsari berkomitmen untuk terus mengawal program PTSL sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(mulyono)