By admin indotivi 
NGANJUK, INDOTIVI, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk mengambil langkah proaktif untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, seluruh perangkat daerah didorong untuk menyusun pelaporan yang lebih strategis, sistematis, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ini digelar di Ruang Rapat Candi Lor, Jumat (14/11/2025), dan dihadiri seluruh perencana OPD serta camat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, saat membuka acara, menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk menjadikan LKjIP sebagai instrumen strategis. Menurutnya, laporan ini bukan sekadar pemenuhan administrasi tahunan, tetapi menjadi dasar untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
“Kualitas laporan kinerja sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan kita. Ini adalah mandat yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh untuk perbaikan tata kelola,” ujar Sekda.
Dalam arahannya, Nur Solekan menekankan beberapa poin penting. Pertama, ia meminta agar indikator kinerja yang disusun harus benar-benar SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan fokus pada hasil (result-oriented).
“Analisis dalam laporan tidak boleh berhenti pada deskripsi. Harus mampu mengarahkan pada langkah tindak lanjut yang konkret dan solutif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda mengungkap visi strategis Pemkab Nganjuk ke depan, yang tidak hanya berfokus pada pelaporan, tetapi juga pada aksi nyata. Pemkab kini mendorong integrasi dan sinergi antarprogram OPD serta telah melakukan pembahasan perencanaan bersama DPRD.
“Kami juga mulai mengarahkan efisiensi belanja. Ke depan, akan ada restrukturisasi perangkat daerah agar proporsi belanja pegawai dapat kita tekan di bawah 37 persen pada 2027,” ungkap Nur Solekan.
Upaya Pemkab Nganjuk ini mendapat dukungan teknis dari pemerintah pusat. PLT Asisten Deputi Kementerian PANRB, Budi Prawira, SE., MM, yang hadir sebagai narasumber, memberikan apresiasi dan arahan untuk penguatan.
Budi mendorong agar laporan kinerja fokus pada hasil dan dampak. Ia juga memberikan masukan konstruktif agar pengukuran kinerja idealnya dilakukan setiap bulan. “Ini penting agar capaian dapat dipantau dan jika ada hambatan, bisa segera diidentifikasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen OPD dalam menyediakan data yang valid dan memperkuat analisis menjadi kunci utama. “LPPD dan LKJ 2024 harus menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki pelaporan kinerja pada tahun berikutnya,” pesannya.
Bimtek ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah di Nganjuk untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen, sehingga LKjIP 2025 mampu menggambarkan kinerja pemerintahan secara objektif sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.(luk/rik)